MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG BAIK ; Menyikapi Hasil Temuan BPK atas Lemahnya Sistem Pengendalian Intern Sektor Publik

NUJU PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG BAIK ; Menyikapi Hasil Temuan BPK atas Lemahnya Sistem Pengendalian Intern Sektor Publik

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara saat ini telah mengalami kesemberautan, pada sistem pengendalian intern pemerintah adalah salah satu penyebab terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah yang mementingkan diri mereka sediri dapat merugikan negara.  Disela-sela pertemuan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), ada informasi yang perlu digaris bawahi dan menjadi perhatian pihak pemerintah secara keseluruhan pada saat ini. Informasi yang diperoleh atas perbincangan antara anggota APKASI dengan BPK yakni Ketua BPK, Anwar Nasution. Anwar Nasution mengungkapkan terdapat 10 kelemahan sistem pengendalian keuangan pemerintah dan setelah dipelajari secara mendalam kelemahan tersebut meliputi, pertama, belum adanya keseragaman sistem akuntansi keuangan di negeri ini, kedua, belum terciptanya sinkronisasi sistem komputer, pengelolaan kekuangan bangsa saat ini harus dilakukan dengan dua hal ini, yang disebabkan tuntutan masyarakat ataupun rakyat yang menginginkan informasi dari pengelolaan keuangan negara. Keuangan Negara merupakan uangnya rakyat dan harus dikelola dengan baik. Apabila kedua hal ini diseragamkan pengendalian pengelolaan keuangan negara akan baik untuk kedepan.  Ketiga, masih adanya praktek system perbendaharaan ganda, keempat, tidak terinventarisasinya utang dan asset pemerintah secara transparan, kelima kurang tenaga akuntan berkualiatas sesuai dengan standar dalam penyusunan laporan keuangan, keenam, tidak adanya transapransi dan akuntabilitas dalam hal pemungutan dan penyimpanan perpajakan sebelum ditransfer ke kas negara. Ketujuh, belum adanya transparansi dan sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran di sektor perminyakan, kedelapan terbatasnya kewenangan BPK dalam mengawasi penerimaan sektor pajak, kesembilan adanya kesemberauatan tentang aturan dasar pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan yang terakhir laporan dari Pemerintah dan Depatemen ataupun Pemda belum melalui proses review oleh pengawas internal.

Kesepuluh kelemahan di atas harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, untuk diketahui dengan diungkapkan temuan BPK dengan lemahnya sistem pengendalian keuangan Negara mencerminkan masih bersarangnya korupsi di tubuh pemerintah. Buruknya sistem pengendalian pemerintah kemungkinan diakibatkan ketidaktahuan para pejabat pemerintah dengan pengendalian internal sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Aktivitas Bawasda dan BPKP dalam menyikapi dan mengkomunikasikan hasil temuan meretia tidak dilakukan dengan baik dan beretika dalam pekerjaan. Segala temuan hanya sekadar opini saja yang tidak memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat atau pun Daerah untuk memperbaiki dari temuan kedepan. Hal ini disinyalir kerja sama antar oknum pemerintah dengan BPKP dan Bawasda dengan maksud tertentu yang merugikan negara.

Sistem pengelolaan keuangan yang lemah bersumber dari personil yang tidak tepat dan tidak mengetahui pengelolaan keuangan dengan baik. Pendelegasian dan pemberian wewenang pimpinan kepada bawahan tidak berdasarkan potensi dari karyawan dan tidak menerapkan suatu bentuk pengendalian intern dalam aktivitas entitas meretia. Pengendalian intern merupakan hal yang sangat dibutuhkan demi kemajuan kegiatan kedepan terutama bagian keuangan yang rentan penyelewengan dana. Pemisahaan dalam hal pembukuan bagian keuangan adalah salah satu bentuk sistem pengendalian internal, sehingga tidak mengalir dana negara kerekening pihak tertentu. Sistem pengendalian internal  untuk setiap program kegiatan fungsi entitas yang berkaitan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang termasuk dalam APBN, APBD, BUMN/D , lembaga dan swasta yang menerima subsidi atau aliran dana dari Negara.

Sekarang ini bentuk temuan BPK,BPKP maupun Bawasda telah banyak mengenai penyimpangan dan kekeliruan dalam pengelolaan keuangan negara tidak pernah ditindak lanjuti oleh pemerintah karena dari temuan dapat membantu pemerintah dalam membangun tata kelola keuangan Negara yang baik dan tidaknya mengeluarkan opini saja atas pemeriksaan yang dilakukan. Setidaknya ditindak lanjuti oleh Departemen Keuangan untuk memperbaiki sistem akuntansi keuangan negara dan melakukan perobakan personil yang ada dilingkungan pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan. Perbaikan sistem keuangan Negara dilakukan dengan memulai dari pemeritah pusat ke daerah dengan mempertimbangkan temuan dari BPK, BPKP untuk sistem yang baik. Dengan kerjasama yang dilakukan pihak pemerintah dan departemen lain dalam pengelolaan keuangan negara sangat diharapkan kedepan untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Baru-baru ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pemabangunan (BPKP) meminta Menteri Keungan agar diperbolehkan menindaklajuti temuan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk memperbaiki laporan keuangan kementrian dan lembaga (Bisnis Indonesia, April 2009). Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang selama ini terus mendapat opini disclaimer oleh BPK. Opini BPK beralasan karena masih tertutupnya akses terhadap data wajib pajak secara keseluruhan dari pemeriksaan adanya pembatasan lingkup pemeriksaan oleh pemerintah khusunya Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun saat ini kerja sama antara Departemen Keuangan dengan BPK sudah memiliki kesepakatan penyedian data, di mana depkeu memberikan data APBN, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Realisasi dan Penerimaan Pajak secara online. Namun dalam prakteknya kurang lengkapnya akses yang diberikan oleh Depkeu sebagai akses data pemerisaan yang dilakukan BPK.

Contohnya, Pengelolaan keuangan Negara muliputi Dirjen pajak menjadi perhatian dengan opini yang diberikan BPK, data Wajib Pajak yang tidak lengkap. Dengan hasil  temuan BPK lemahnya dalam perpajakan negara yang merupakan sumber pendapatan negara banyak terjadi kebocoran dan kecurangan, oleh karena itu sekarang ini DPR desak pemerintah untuk membentuk Komite Pengawasan Perpajakan sebagai bentuk tindaklanjut dan penyelamatan keuangan negara. Sistem pengawasan yang dibentuk pengawasan terhadap petugas pemeriksa dan penarik pajak (Fiscus) dilakukan dengan aturan yang berlapis dalam pelaksanaan untuk menghindari kongkalikong antara wajib pajak dengan fiskus. Pengawasan ini dilakukan oleh pihak internal dalam Direktorat Kepatuhan Internal Tranpormasi Sumber Daya Aparatur dan pihak eksernal yang independen yang meliputi Irjen, BPKP, BPK dan Komisi Ombursmen Nasional, dengan kata lain pengawasan dari pihak yang independen perpajakan agar dapat menerapkan sikap yang objektif.

Sistem pengendalian internal pemerintah belum seluruhnya diperbaiki, kerjasama seluruh pihak pemerintah, wakil rakyat dan lembaga masyarakat untuk memperbaiki sistem dalam pengelolaan keuangan Negara. Sudah banyak ditemukan dalam organisasi sektor publik yang pengelolaan keuangannya dengan tidak memperkuat pengendalian internalnya dengan makin banyak terjadi penyelewengan dana anggaran demi kepentingan pribadi. Sistem pengendalian saat ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan asset negara. Pengelolaan keuangan negara dan Sistem pengedalian Internal sektor publik sudah diatur dalam perundang-undagan dan peraturan pemerintah, dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belum diterapkan dengan baik.

 

 

 

 


 

PEMBAHASAN

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia berikut desentralisasi anggarannya, maka meningkat pula kebutuhan sistem pengendalian akuntansi. Tujuan informasi akuntansi untuk pemakainya adalah meningkatkan penilaian dan keputusan dengan lebih baik (Martin, 1994). Sistem akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam spektrum mekanisme pengendalian keseluruhan yang digunakan untuk memotivasi, mengukur, dan memberi sanksi tindakan-tindakan manajer dan karyawan dari suatu organisasi (Macintosh, 1994). Sistem akuntansi yang efektif merupakan prasyarat bagi kinerja yang lebih baik (Darma, 2004). Hal tersebut menggambarkan bahwa semakin banyak penggunaan sistem pengendalian akuntansi akan menyebabkan peningkatan kinerja organisasi dengan mendorong pengambilan keputusan dan pengendalian aktifitas keuangan oleh para manajer secara lebih baik.

Sasaran yang dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah adalah;

  1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisma aparat dengan menekankan pada perubahan sikap dan perilaku aparat pemerintahah daerah yang efektif, efesien, responsive, transparan dan akuntabel.
  2. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabiltas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalan Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban pelakasanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusun standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan, yang merupakan langkah yang tepat untuk perwujudan pengelolaan Keuangan Negara dengan baik demi tercapainya pengelolaan Keuangan Negara yang transaparan dan akuntabiitas.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai tolak ukur dalam pengelolaan, penyajian laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban instansi pemeritah pusat dan daerah kepada rakyat. Secara teknis SAP menerapkan prinsip menyesuaikan keadaan, sifat dan lingkup lingkungan instansi pemerintah dan kesiapan sumber daya manusia (SDM), peraturan pemerintah yang berlaku. Sebagai perwujudan transparansi dan akuntanbilitas dalam pengelolaan keuangan Negara yang sebagian besar sudah diserap oleh pemerintah daerah, melalui lembaga keuangan pemerintah daerah (LKPD). Namun hasil auditan pada LKPD sebagian besar ini mendapat sorotan oleh masyarakat dengan opini BPK yaitu, Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar. Hal ini membuktikan buruknya sistem pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu langkah percepatan dalam memperbaiki pengelolaan keuangan melalui langkah-langkah konkrit, terjadwal dan melibatkan seluruh komunitas akuntabilitas di daerah, setidaknya ada enam bidang yang perlu mendapat perhatian untuk dapat membuat sistem keuangan pemerintah daerah lebih transaparan dan akuntabel, yang merupakan prasyarat utama untuk menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (Anwar Nasution, 2008), adalah :

  1. Sistem pembukuan yang perlu diperbaiki secara mendasar untuk kesesuaianya dengan sistem yang diterapkan oleh Menteri Keuangan.
  2. Sistem Aplikasi Teknologi Komputer yang menjamin sinkronisasi dan intregrasi data keuangan.
  3. Inventasisasi Aset dan Hutang.
  4. Jadwal waktu penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan serta pertanggungjawaban anggaran harus diperbaiki sesuai dengan tahun anggaran dan periode penyususan laporan keuangan  per tahun anggaran.
  5. Quality Assurance atas LKPD oleh Pengawas Intern, dan
  6. Sumber Daya Manusia, yaitu penerapan status bendahara sebagai jabatan fungsional, pengetahuan dasar ilmu akuntansi bagi bendahara atau petugas pembukan dan penggunaan tenaga BPKP atau pelatihan akuntansi keuangan daerah.

Menurut BPK langkah untuk membangun sistem keuangan yang transparan dan akuntabel sektor publik yaitu :

  1. Pemerintah daerah menandatangani management representative letter dalam setiap pemerikasaan BPK-RI untuk menunjukkan komitmen dan tanggungjawab terhadap upaya perbaikan sistem keuangan daerah,
  2. Pemerintah daerah menentukan kapan mencapai opini WTP dengan menyusun action  plan yang memuat apa yang harus dilakukan, aspek atau bidang apa yang perlu diperbaiki, bagaimana caranya, siapa yang melakukannya dan kapan atau jadwal kegiatannya,
  3. Depdagri, Depkeu dan Departemen teknis berkoordinasi untuk menuyusun suatu desain yang jelas dalam melaksanakan paket tiga UU Keuangan Negara Tahun 2003-2004 dalam kaitanyanya dengan otonomi daerah untuk meniadakan serangkaian peraturan yang tidak jelas, multi tafsir, rumit, tidak stabil dan sering berubh.
  4. Pemerintah daerah menggunakan universitas setempat dan BPKP untuk memperbaiki sistem keuangan daerah dan aplikasi komputernya, serta meningkatkan SDM melalui pelatihan akuntansi keuangan daerah, dan penyediaan tenaga pebukuan yang trampil,
  5. DPRD membentuk panitia akuntabilitas publik untuk mendorong pemerintah daerah dan menindak lanjuti temuan BPK RI untuk perbaikan sistem pengendalian intern dan percapatan pembangunan sistem keuangan daerah, termasuk penyusunan peraturan daerah yang terkait.

Harapan masyarakat, terutama BPK agar langkah untuk melakukan perbaikan pengelolaan keuangan harus menjadi perhatian lebih dari seluruh kalangan masyarakat, pemerintah. Sistem pengelolaan keuangan negara sangat bergantung pada peran pihak memiliki andil dalam keuangan negara, sebagai mana kita ketahui sektor pemerintah adalah lumbungnya pemborosan, tindakan kecurangan dalam keuangan. Tanggungjawab akan rakyat dilupakan dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Perbaikan sisitem keuangan yang lebih modern dan terkomputerisasi sangat memberikan kontribusi yang besar untuk penyelamatan kekayaan negara dan juga diikuti dengan pebaikan SDM yang ada. Dengan tuntutan transpransi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara kuhusunya APBN/APBD mendorong pemerintah, BPK dan DPR, DPRD melakukan Reformasi Keuangan Negara. Sejak disahkannya UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara, pengelolaan APBN/APBD mengalami perubahan dalam proses penganggaran dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan anggaran. Semua aktivitas penganggaran dijaga ketat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dan dalam pelaksanan anggaran lebih mendapat perhatian yang memungkinkan terjadi kebocoran dan fraud dalam anggaran.

Perubahan tersebut dilakukan karena dalam proses penganggaran yang selama ini berlaku mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan yang disampaiakan pada pendahuluan di atas pada intinya ketidakkataitanya antara kebijakan, perencanaan, penganggara dan pelaksanaanya serta penganggaran yang berdasarkan masukan (input) tanpa membperhatikan mamfaat yang dihasilkan. Pemerintah tidak menerapkan Value for Money dalam pengelolaan keuangan, dan penyebab lain singkronisasi peraturan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak berjalan sesuai harapan, pemerintah daerah membuat Perda, atau Surat Edaran tersendiri dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian segala bentuk Undang-undang dan peraturan harus dijalankan dan menjalin harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi undang-undang dan peraturan pemeritah.

Beberapa paket UU dibidang Keuangan Negara mengaharuskan pemerintah melakukan langkah-langkah penataan managemen keuangan negara secara komprehesif, temasuk penataan ulang sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah. Penerapan reformasi dibidang penganggaran merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transaparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingara dapat mengurangi kebocoran keuangan Negara. Penataan managemen keuangan negara ke arah perbaikan menyeluruh baik teknologi informasi maupun SDM dengan melakukan perombakan personil, pegawai yang berada pada fungsional keuangan harus memiliki potensi yang sesuai dengan jabatan meretia. Penyimpanan keuangan Negara dipadukan dalam bentuk treasury single accaount dan tidak lagi disimpan dalam rekening pejabat Negara. Rekening yang terpusat oleh satu yang memegang kendali dan wewenang yang ditunjuk oleh departemen keuangan, berbagai bentuk dana yang bersumber dari manapun termasuk dana Negara akan langsung masuk melalui rekening tunggal yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan sistem akuntansi diatur dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, PP No. 24 Tahun 2005 mangenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) salah satunya dalam hal Mekanisme transparansi dan akuntabilitas pengelolaan negara mengalami perubahan besar dengan diperkenalakannya sistem pembukuan berpasangan (double entry) dan basis akrual dalam penyusunan neraca,  dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/ 2006 adalah sebagai berikut:

  1. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital yang berisikan data transaksi, data buku besar dan atau data lainya.
  2. Badan Layanan Umum (BLU), adalah instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prisip efesisiensi dan produktivitas yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan berlaku.
  3. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainya yang sah. Data transaksi BMN adalah data dalam bentuk jurnal transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan BMN melalui media ADK setiap bulan oleh petugas Unit Kuasa Pengguna Anggaran ditingkat satuan kerja.
  4. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubenur sebagai wakil pemerintah. Dana dekonsentrai adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk danan yang dialokasikan untuk instansi vertical pusat di daerah.
  5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
  6. Dokumen sumber merupakan dukumen yang berhubungan dengan transaksi keangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk mengahasilkan data akuntansi.
  7. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran atau barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.
  8. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
  9. Laporan Realisasi Anggaran, merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendaptan, belnja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.
  10. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan inforamsi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasiaset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.
  11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
  12. Catatan Atas Laporan Keungan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan diatas, jika diimplementasikan secara baik oleh pemerintah pusat maupun pemrintah daerah akan membawa kearah yang sangat baik dalam pengelolaan keuangan Negara, dan untuk lebih memperkuat dari Peraturan Menteri Keuangan dalam sistem keuangan negara dengan mengacu pada PP No.24 Tahun 2005 (Standar Akuntansi Pemerinah). Sedangkan dalam pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 330, yaitu mengatur bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, penatalaksanaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dan pada pasal 313 mengatur tentang Pengendalian Intern, menyatakan bahwa dalam rangka mengikatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahah yang dipimpinnya. Pengendalian intern dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercemin dari keandalan laporan keuangan, efesisensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan dengan memenuhi kiriteria sebagai berikut :

  1. Terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat.
  2. Terselenggaranya penilaian risiko
  3. Terselenggaranya aktivitas pengendalian
  4. Terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi dan
  5. Terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

VALUE FOR MONEY

Value for Money (VFM) merupakan konsep pengelolaan yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah dan ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input sumberdaya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efesiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Sedangkan Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok value for money yang saling terkait. Namun ketiga elemen tersebut perlu ditambah dengan dua elemen lagi yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mendapatkan layanan public berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadailan perlu dilakukan distribusi secara merata, artinya penggunaan uang public hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata dengan keberpihakan kepada seluruh rakyat (Mardiasmo, 2002)

Value for Money dapat dicapai apabila telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep value for money pada organsasi sektor public gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep value for money diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Mamfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik antara lain:

  1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
  2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
  3. Menurunkan biaya pelayanan public karena hilangnya inefesiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
  4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
  5. Meningkatkan kesadaran akan uang public (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEKTOR PUBLIK

Pemberian otonomi daerah berarti pemberian kewenangan dan keluaran (direksi) kepada daerah untuk mengelola dan memamfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan pemberian wewenang dan keleluasaan harus diikuti dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat, serta pemeriksaan yang efektif yang dilakukan pihak yang telah ditentukan melalui perundang-undagan yang berlaku yang memliki tanggungjawab kepada wakil rakyat (legislatif). Pengawasan dilakukan oleh pihak luar eksekutif (dalam hal DPR, DPRD dan masyarakat). Pengendalian yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen berada di bawah kendali ekselutif (pemerintah pusat dan daerah) dan dilakukan untuk memastikakan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai; sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan indepedensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2001).

Menurut Boediono (2007) sistem pengendalian internal pemerintah dalam pembukuan dan penyususnan perhitungan anggaran Negara (PAN) atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum sepenuhnya optimal, demikian pula sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah atas pelaksanaan anggaran. Hal itu disebabkan karena pererintah masih harus menunggu  disetujuinya Rancangan Undang-undang (RUU). Perbendaharaan Negara yang menjadi landasan bagi pemisahan fungsi perbendaharaan dengan pengelolaan kas negara. Faktor lain belum siapnya sumber daya pendukung di departemen-departemen yang ada. Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan belum melaksanakan tugas dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan disempurnakan dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang menjadi standar pemeriksaan bagi BPK.

Penerapan sistem pengendalian internal pada sektor publik tidak kalah pentingnya. Selain semakin tingginya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diperkirakan oleh Bappenas bahwa ke depan anggaran negara akan cenderung menurun. Hal ini memaksa seluruh instansi pemerintah untuk menjalankan institusinya dengan sistem pengendalian yang handal, manajemen risiko, dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pada saat ini sistem pengendalian internal pemerintahan (SPIP) mendapat perhatian cukup besar belakangan ini. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal senantiasi menguji kekuatan SPI ini di setiap pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup (scope) pengujian yang akan dilaksanakannya. Beberapa lembaga pemantau (watch) juga mengkritisi lemahnya SPI yang diterapkan di pemerintahan , sehingga membuka peluang yang sangat besar bagi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran (APBN/APBD). Untuk memperkuat dan menunjang efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal dilakukan pengawasan internal dan pembinaan penyelenggaran SPIP. Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Intansi Pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan internal mencakup kelembagaan. Lingkup tugas, kompetensi sumber daya manusia , kode etik, standar audit, pelaporan dan telaah sejawat (Abdullah, 2008). Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan pembimbingan dan konsultasi SPIP, serta serta peningkatan kompetensi auditor sebagai aparat pengawasan intern pemerintah.

Sektor Pemerintah merupakan suatu bentuk entitas yang di dalam aktivitas terjadi pemborosan. Pemborosan yang dilakukan oleh oknum pemerintah untuk maksud tertentu yang menguntungkan pihak atau entitas pengguna anggaran. Para analisis keuangan telah banyak mengeluarkan pendapat buruknya penelolaan keuangan Negara disebabkan sistem pengendalian internal pemerintah. BPK sebagai pengawas internal perusahaan banyak menemukan kecurangan, penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara. Sistem pengendalian internal pemerintah harus diperbaiki untuk menyelamatkan asset Negara khusunya pada pembukuan, pelaporan dan perbaikan personil yang terliabat dalam keuangan dalam struktur pemerintah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.60/2008 tentang standar pengendalian internal pemerintah. PP No 60 mengatur dan melengkapi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah PP No.58/2005, dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Undang-undang dibidang keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negra yang lebih baik akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan instansi masing-masing. Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan pada suatu intasni pemerintah mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pertangungjawaban dan penilaian kinerja dapat dilaksanakan secara sistematis efektif, efesien, dan ekonomis (value for money) dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Undang-undang di bidang keuangnan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Namun dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan intansi, maka sangat membutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai kepada pemerintah terutama kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan, pengelolaan keuangan secara andal, mengamankan asset, meminimalkan kegiatan kecurangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat mematuhi undang-undang.

Pada dasarnya undang-undang, peraturan pemerintah telah merencanakan suatu peraturan yang dapat diterapkan dan diimplikasikan dengan baik di lingkungan instansi Pemerintah yang memperhatikan keadilan, kepatuhan akan pertimbangan keadaan, ukuran, kompleksitas tugas, sifat dari instansi pemerintah. Sistem pengendalian yang disesuaikan dengan perundang-undangan untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara dengan baik, tapi sayangnya undang-undang dan peraturan pemerintah hanya berjalan di atas kertas kerja, dalam aktivitas tidak diterapkan secara untuh dan tidak ada singkronisasi oleh pemerintah dengan peraturan yang meretia buat.

Setiap organisaisi publik, swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan diperlukan suatu rencana, program-program dan aktivitas pengendalian manajemen yang meliputi aktivitas yang menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien, yaitu; 1. Perencanaan , 2. Koordinasi antar berbagai pihak organisasi, 3. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. Memotivasi pihak dalam organisasi untuk berprilaku dengan benar dalam mencapai tujuan, 6 pengendalain, dan 7. Penilaian kinerja. Sistem pengendalian manajemen sektor publik harus didukung  struktur organisaisi sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan yang berfokus pada unit-unit organisasi sebagai pusat pertanggungjawaban yang merupakan basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja, manajemen sumberdaya manusia dimulai dari proses seleksi, rekrutmen, training, pengembangan dan promosi hingga penghentian karyawan, dan lingkungan organisasi meliputi kestabilan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan.

Teori managemen menyatakan bahwa manajemen memiliki beberapa fungsi. Pakar manajemen Schermerhorn dalam bukunya Management membagi fungsi manajemen dengan pendekatan Planning, Organizing,Actuating, dan Controlling (POAC). Ia mendefinisikan istilah manajemen:

Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the use of resources to accomplish performance goals”

Definisi di atas dapat diterjemahkan manajemen adalah proses perencanan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan/sasaran kinerja.Beberapa pakar manajemen berpendapat bahwa fungsi Actuating dapat diurai menjadi Staffing dan Leading. Leslie W. Rue dan Llyod L. Byars misalnya berpendapat bahwa fungsi manajemen terdiri dari: Planning, Organizing, Staffing, Leading, and Controlling.

Pada PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung  kepada Presiden. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Dalam Pasal 2 PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan

(1)       Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,menteri/pimpinan lembaga, gubernur, danbupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

(2)        Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

(3)       SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan pasal 3 menjelakan unsur-unsur pengendalian manajemen publik yaitu;

(1)    SPIP terdiri atas unsur:

  1. Lingkungan pengendalian;
  2. Penilaian risiko;
  3. Kegiatan pengendalian;
  4. Informasi dan komunikasi; dan
  5. Pemantauan pengendalian intern.

(2)    Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

MODEL COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) berupa Internal Control – integrated Framework yang mendefinisikan pengendalian intern sebagai berikut:

Internal control: a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories:

Effectiveness and efficiency of operations

Reliability of financial reporting

Compliance with applicable laws and regulations

COSO juga memperkenalkan 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah:

  1. 1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)
  2. 2. Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment
  3. Sistem Komunikasi dan Informasi (Information and Communication System)
  4. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)
  5. Monitoring

Pengendalian internal bagi instansi pemerintahan adalah suatu proses integral yang dijalankan oleh pimpinan dan seluruh pegawai suatu instansi yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa instansi akan tercapai :

  1. Meningkatkan ketertiban, ekonomisan, efesiensi dan efektivitas kegiatan dan beretika.
  2. Informasi keuangan dan managemen yang andal, lengkap dan tepat waktu untuk kebutuhan internal maupun eksternal.
  3. Pengamanan sumber daya instansi  terhadap kerugian akibat pemborosan, penyalahgunaan, salah kelola, kekeliruan dan kecurangan (fraud).
  4. Meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan .

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Kemudian dalam pasal-pasalnya dinyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengeyelenggarakan sistem pengendalian intern dibidang perbendaharaan. Menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang mengelenggarakan sistem pengendalian intern dibidang meretia masing-masing. Gubernur dan Bupati/Walikota mengatur lebih lanjut menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinya. Bentuk sistem pengendalian yang dibuat melalui konsultasi BPK.

Sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan dipengaruhi sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Oleh karena itu sistem pengendalian internal yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifias penyelenggaraan sistem pengendalian intern dan mempertimbangkan aspek biaya dan mamfaat (cost and benefi), sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Unsur sistem pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktekkan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi :

Sistem pengendalian internal terdiri dari 5 (lima) komponen menurut COSO yaitu;

  1. 1. Lingkungan Pengendalian

Merupakan dasar bagi dari komponen pengendalian yang lain yang secara umum dapat memberikan acuan disiplin. Meliputi Integritas, Nilai Etika, Kompetensi personil pemerintah, Falsafah Managemen dan gaya operasional, cara managemen di dalam mendelegasikan tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengembangkan personil serta arahan yang diberikan oleh pemerintah, wakil rakyat atau lembaga masyarakat lainya dan mendukung pengedalian intern dan manajemen yang sehat.

  1. 2. Penilaian Resiko

Identifikasi dan analisa atas resiko yan relevan terhadap pencapaian tujan yaitu mengenai penentukan “bagaimana risiko dinilai untuk dikelola”. Komponen ini hendaknya mengidentifikasi risiko baik internal maupun eksternal untuk kemudian dinilai. Sebelum melakukan penilaian risiko, tujuan atau target hendaknya ditentukan terlebih dahulu dan dikaitkan sesuai dengan tingkatannya.

  1. 3. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan dan prosedur yang dapat membantu mengarahkan managemen hendaknya dilakasanakan. Aktivitas pengendalian hendaknya dilaksanakan dengan menembus semua level dan semua fungsi yang ada diperusahan. Meliputi, aktifitas-aktifitas persetujuan, kewenangan, verifikasi, rekonsiliasi, inspeksi atas kinerja operasional, keamanan sumberdaya (asset), pemisahan tugas dan tanggung jawab.

  1. 4. Informasi dan Komunikasi

Merupakan menampung perusahaan di dalam mengidentifikasi, mengambil dan mengkomunikasikan informasi-informasi kepada pihak yang tepat agar mereka mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Di dalam perusahaan (organisasi) Sistem informasi merupakan kunci dari komponen pengendalian ini. Informasi internal maupun kejadian eksternal, aktivitas dan kondisi maupun prasyarat hendakny dikomuniasikan agar instansi pemerintah memperoleh informasi mengenai keputusan-keputusan bisnis yang harus diambil dan untuk tujuan pelaporan eksternal dalam pelaksanaan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

  1. 5. Pengawasan

Pengendalian internal seharusnya diawasi oleh managemen dan personil dalam perusahaan yang merupakan kerangka kerja yang diasosiasikan dengan fungsi internal audit dalam perusahaan (organisasi), juga dipandang sebagai pengawasan seperti aktivitas umum managemen dan aktivitas supervise adalah penting bahwa definisi pengendalian internal hendaknya dilaporkan ke managemen puncak. Merekomendasikan hasil temuan audit dan menindak lanjuti segala bentuk temuan auditan untuk memperbaiki aktivitas pengelolaan keuangan Negara.

Disamping dengan pendekatan Model COSO, ada model lain yang dapat diterapakan dalam sistem pengendalian intern sektor publik yaitu pendekatan model CoCo, model Cadbury.

MODEL COCO

The Canadian Institute of Chartered Accountants Criteria of Control Committee (CoCo) menyusun model pengedalian intern yang mirip dengan COSO tetapi mempunyai perbedaan. Perbedaannya terdapat pada CoCo memfokkuskan pada empat pertanyaan utama yakni:

  1. Apakah perusahaan/institusi mempunyai tujuan yang benar ?
  2. Apakah perusahaan tersebut mempunyai aktivitas pengendalian yang memadai?
  3. Apakah perusahaan tersebut mempunyai kapabilitas, komitmen dan lingkungan yang tepat?
  4. Apakah perusahaan tersebut melakukan monitoring, pembelajaran dan mengadaptasi?

CoCo mempunyai empat komponen untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut yakni purpose, commitment, capability dan monitoring dan learning. Keempat komponen tersebut merupakan siklus yang sangat mudah dipahami. CoCo membangun landasan COSO dengan mengidentifikasi komponen-Komponen yang sama tetapi CoCo melebihi COSO dalam melihat apakah suatu organisasi mempunyai tujuan dan aktivitas pengendalian yang tepat. Juga, CoCo menekankan pada komitmen dan kapabilitas sebagai bagian yang penting dalam proses pembelajaran suatu organisasi untuk meyakinkan apakah lingkungan pengendalian mendukung perbaikan yang terus menerus dan pada saat yang saman mencegah risiko atas ketidaktercapaian tujuan organisasi. Seperti juga COSO, model CoCo dapat diaplikasikan pada bentuk organisasi apapun, pada setiap level tingkatan yang dapat memungkinkan adanya respon secara umum atas SPI menyeluruh. Kriteria yang digunakan dalam CoCo adalah sebagai berikut :

Purpose

  1. Tujuan harus dinyatakan dan dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder
  2. Risiko signifikan baik dari dalam maupun luar organisasi yang terkait dengan pencapaian tujuan harus diidentifikasikan dan dinilai.
  3. Kebijakan yang didesain untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan pengelolaan risik harus dibuat, dikomunikasikan dan dipraktekan sehingga pegawai mengerti apa yang diharapkan dan kebebasan yang diperlukan untuk bertindak.
  4. Perencanaan untuk menuntun pencapaian tujuan organisasi harus disusun dan dikomunikasikan.
  5. Tujuan dan perencanaan terkait harus mencantumkan target dan indicator kinerja.

Commitmen

  1. Nilai-nilai etika termasuk integritas harus dibuat secara formal, dikomukasikan kepada seluruh stakeholder dalam organisasi.
  2. Kebijakan dan praktek managemen SDM harus konsisten dengan etika dan nilai-nilai dan pencapaian tujuan.
  3. Wewenang, tanggungjawab dan tanggungjelasan harus secara jelas didefinisikan dan konsisten dengan tujuan oerganiasi sehingga keputusan-keputusan dan pelaku-pelaku diperagakan dengan benar oleh pegawai.
  4. Atmosfir kepercayaan yang tinggi harus dipelihara dan didukung oleh informasi yang mengalir antara pegawai dan kinerja mereka dalam mendukung pencapaian tujuan oeganisasi.

Capability

  1. Pegawai harus memiliki pengetahuan, keahlian dan peralatan yang cukup untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
  2. Proses komunikasikan harus mendukung nilai dan pencapaian organisasi atas tujuan yang telah ditetapkan.
  3. Informasi yang cukup dan relevan harus diidentifikasi dan dikomunikasikan pada saat yang tept sehingga pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
  4. Tujuan dan aktivitas dari bagian yang berbeda dalam suatu organisasi harus dikoordinasikan.
  5. Aktivitas pengendalian harus didesain sebagai kesatuan yang menyeluruh dari suatu organisasi dengan mempertimbangkan tujuan, risiko dan hubungan terkait antar komponen pengendalian.

 

 

 

Monitoring and Learning

  1. Lingkungan internal dan eksternal harus diminitor untuk memperoleh informasi sehingga tujan dan pengendalian organisasi tetap mutakhir.
  2. Kinerja harus dimonitor dibandingkan dengan target dan indikator yang telah ditetapkan.
  3. Asumsi yang digunakan dalam penentuan tujuan dan sistem harus secara periodik dikaji ulang.
  4. Informasi yang dibutuhkan harus dikaji terus menerus sesuai dengan adanya perubahan tujuan atau adanya pelaporan yang menunjukan penyimpangan.
  5. Prosedur tindaklanjut harus disusun dan dilakukan untuk menjamin bahwa perubahan dan kegiatan yang tepat dilakukan.
  6. Managemen secara periodik menilai efektifitas pengendalian dan kemudian mengkomunikasikan yang tepat dilakukan.

MODEL CADBURY

Model ini mempunyai empat komponen yang mempunyai terminology yang mirip model COSO (tanpa information dan communication), yakti : Model ini pertama kali muncul dalam suatu laporan yang berjudul Internal Control and Financial Reporting. Laporan tersebut dipublikasi bulan Desember 1994 oleh the Committee of the Financial Aspects of Corporate Governance (Cadbury Committee) yang merupakan bentukan dari the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

Cadbury mendefinisikan pengendalian internal “ The whole system of control, financial and otherwise, estabilished in order to provide reasonable assurance of ;

  • Effective and efficient operations
  • Internal financial control
  • Compliance with laws and regulation”

Dari definisi di atas diketahui bahwa Cadbury model menekankn pada pengendalian keuagan (financial control) yang mirip dengan tujuan kedua dari COSO tentang kehandalan dari pelaporan keuangan. Namun dengan penjelasan yang lebih detail. Cadbury mendefinisikan internal financial control sebagai pengendalian internal yang disusun untuk meyakinkan adanya perlindungan asset dari pelepasan (disposal) yang tidak sah dan catatan akuntansi yang baik dan kehandalan informasi keuangan yang digunakan untuk bisnis atau publikasi. Cadbury menginginkan setiap perusahaan yang ada di Inggris untuk menerbitkan pernyataan tentang pengendalian internal atas keuangannya (internal financial control) minimal memuat tentang :

  1. Pengakuan bahwa direksi bertanggungjawab atas pengendalian internal atas keuangan perusahaan .
  2. Penjelasakan bahwa sistem pengendalian tersebut dapat meyakinkan, bukan jaminan, bahwa tidak ada salah saji atau kerugian yang material dalam laporan keuangan.
  3. Menjelaskan prosedur-prosedur kunci bahwa direksi membantu efektifits sistem pengendalian tersebut.
  4. Mengkonfirmasikan bahwa direksi telah mereview efektifitas sistem pengendalian tersebut.

Dari ketiga model pengendalian internal yang telah dikemukakan di atas, memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing dan saling melengkapi. Beberapa pendekatan dalam model tersebut penekanan lebih melindungi pencatatan perusahaan dari penyembunyian fakta, dan memasukkan sistem informasi dalan sistem pengendalian internal. Namun pengendalian pada keuangan (financial control) berdampak pada adanya pembatasan dalam implementasinya.

Secara umum pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan sistem pengendalian intern merupakan kumpulan dari pengendalian intern yang teritegrasi berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Di lingkungan peruahaan pengendalian intern didefiniasikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan (dewan direksi) dan managemen secara keseluruhan, dirancang untuk memberikan suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan yang secara umum dibagai kedalam tiga kategori, yaitu :

  1. Ke-efektifan dan efesiensi operasional perusahaan
  2. Pelaporan Keuangan yang hadal
  3. Kepatuhan terhadap prsedur dan peraturan yang berlaku.

Suatu pengendalian internal bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yiatu dengan kondisi ;

  1. Direksi dan managemen mendapat pemahaman akan pencapaian tujuan perusahaan dengan meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan termasuk kinerja, tingkat profitabilias dan keamanan (asset) perusahaan.
  2. Laporan Keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya yang meliputi laporan segmen maupun interim.
  3. Prosedur dan peratuan yang telah ditetapkan oleh prusahaan sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya.

Menurut Messier (2000;187) dalam Prasetyono (2007) berpendapat bahwa pengendalian intern yang efektif bagi managemen harus memenuhi “(1) Effectiveness and efficiency of operations, (2) Reliability of financial reporting, (3) Compliance with applicable laws and regulations”. Sedangkan fungsi pengendalian intern (Meigs, 1995; 249), sebagai berikut: “internal control means all of the measure taken by organization for the purpose of (1) Protecting its resource against waste, fraud, or in efficient use, (2) ensuring the reabilty of accaounting data; (3) securing compliance with management policies, (4) Evaluating the management the performance of all employees, managerial and department”.

Model apa yang kita pilih ?

Keseluruhan Sistem Pengendalian Intern yang telah dibicarakan di atas model manakah yang harus diterapkan oleh pemerintah dan BPK secara keseluruhan. Sebaiknya pemerintah atau BPK mengadopsi ketiga model di atas dengan model COSO sebagai landasan utama. Artinya SPI di lingkungan pemerintah mempunyai lima komponen, yang selanjutnya disebut dengan lima standar, (lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, pengawasan dan penilaian atas risiko) tetapi ditambah dengan fungsi pembelajaran seperti model CoCo (komponen monitoring and learning) dan tetap mencegah kecurangan dalam pelaporan keuangan (penekanan pada model Cadbury).

Dalam prakteknya, model yang dibangun perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengendalian intern seharusnya tidak dilihat sebagai suatu kelompok kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi lebih merupakan suatu rangkaian aktivitas yang terjadi pada seluruh operasi entitas secara berkesinambungan, dengan berfokus pada risiko operasi. Pengendalian intern harus merupakan bagian yang utuh dari setiap sistem yang digunakan manajemen untuk mengatur dan memandu operasi entitas (yaitu, suatu bagian yang utuh dari infrastruktur), bukan sebagai suatu sistem yang terpisah.
  2. Mamfaat pengendalian intern lebih besar dari pada biaya untuk menyusun mengimplementasikanya dan risiko yang mungkin terjadi.
  3. Didukung oleh semua pegawai dalam organisasi dari manajemen puncak hingga staf terbawah. Responsif terhadap perubahan. SPI yang tidak flexibel hanya menghambat pencapaian tujuan dikaitkan dengan perubahan lingkungan di mana organisasi itu berada.
  4. Memperhatikan budaya organisasi. Oleh karena itu SPI yang akan diterapkan oleh pemerintah harus dilihat sebagai bagian dari manajemen perubahan.

Di samping itu, SPI di sektor publik haruslah dikaitkan dalam kerangka good governance (tata kelola yang baik). Dalam hal ini maksud dari SPI adalah meyakinkan para pemilik saham lembaga sektor publik (rakyat yang diwakili oleh DPR/DPD/DPRD) bahwa keuangan negara telah dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik (Erwin Miftah, 2009)

PENUTUP

KESIMPULAN

Pengelolaan keuangan Negara saat ini telah mengalami kesemberautan, pada sistem pengendalian intern pemerintah adalah salah satu penyebab terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah yang mementingkan diri mereka sediri dapat merugikan Negara.  Disela-sela pertemuan APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), ada 10 kelemahan sistem pengendalian keuangan pemerintah yang disampaikan  oleh ketua BPK Anwar Nasution, yang meliputi, (1) belum adanya keseragaman sistem akuntansi keuangan di negeri ini, (2) belum terciptanya sinkronisasi sistem computer, (3) masih adanya praktek sistem perbendaharaan ganda, (3) tidak terinventarisasinya utang dan asset pemerintah secara transparan, (5) kurangnya tenaga ankuntan berkualitas sesuai dengan standar dalam menyusun laporan keuangan, (6) tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam hal pemungutan dan penyimpanan perpajakan sebelum ditransfer ke kas negara, (7) belum adanya transparansi dan sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran di sektor perminyakan, (8) terbatasnya kewenangan BPK dalam mengawasi penerimaan sektor pajak (9) kesemerautan tentang aturan dasar pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan (10) laporan keuangan Pemerintah, Departeman ataupun Pemda belum melalui proses review oleh pengawas internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dalam pengelolaan tidak hanya ditemukan oleh BPK saja, banyak ketimpangan yang terjadi di departemen keuangan yang selaku pusat pebendaharaan Negara. Untuk menyelesaikan permasalahan besar ini dalam penyelamatan keuangan Negara sebagai tanggungjawab pemerintah kepada rakyat dengan membuat aturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan keuangan Negara. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi diatur dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaannya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat, PP No. 24 Tahun 2005 mangenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) salah satunya dalam hal Mekanisme transparansi dan kauntabilitas pengelolaan Negara mengalami perubahan besar dengan diperkenalakannya sistem pembukuan berpasangan (double entry) dan basis akrual dalam penyusunan neraca,  dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam sistem pengendalian internal pemerintah untuk memperkuat dan menunjang efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal dilakukan pengawasan internal dan pembinaan penyelenggaran SPIP. Oleh sebab itu diterbitkanya Peraturan Pemerintah No 60 tentang standar pengendalian internal pemerintah yang disebut Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). PP No 60 mengatur dan melengkapi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah PP No.58/2005, dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja,transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang disusun sedemikian rupa dalam implentasinya pada aktivitas pengelolaan keuangan belum menggambarkan efektifitas saat ini. Tidak berjalanya secara efektif peraturan perundang-undangan disebabkan oleh kualitas SDM di lingkungan pemerintah dan tidak adanya singkronisasi antara peraturan pemerintah pusat dengan peraturan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan mensejahterakan rakyat. Apabila pengelolaan keuangan baik yang didukung dengan sistem pengendalian yang handal, akuntabilitas dan trasparansi pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat tidak diragukan lagi. Hal ini kembali lagi pada pimpinan pusat (presiden) dan pimpinan daerah (gubernur, bupati/walikota) dengan tegas untuk meperaiki sistem pengelolaan keuangan dan pengendalian internal pemerintah. Keuangan Negara salah satu departemen atau entitas yang harus diperhatikan karena berhubungan dengan uangnya rakyat.

Value for Money (VFM) merupakan konsep pengelolaan yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah dan ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input sumberdaya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Efesiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Sedangkan Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Model-model yang dapat diterapkan dalam pengendalian intern sektor publik, model yang sering diterapkan di dunia bisnis dan sektor publik saat ini yakni model COSO, model CoCo, model Cadbury. Model Pengendalian COSO yang memperkenalkan 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Kelima komponen pengendalian intern tersebut adalah: (1)Lingkungan Pengendalian (Control Environment), (2) Penilaian Risiko Manajemen (Management Risk Assessment, (3) Sistem Komunikasi dan Informasi (Information and Communication System), (4)Aktivitas Pengendalian (Control Activities), (5)Monitoring.

Pada model CoCo mempunyai empat komponen untuk pengendalian intern yakni purpose, commitment, capability dan monitoring dan learning. Keempat komponen tersebut merupakan siklus yang sangat mudah dipahami. CoCo membangun landasan COSO dengan mengidentifikasi komponen-Komponen yang sama tetapi CoCo melebihi COSO dalam melihat apakah suatu organisasi mempunyai tujuan dan aktivitas pengendalian yang tepat. Juga, CoCo menekankan pada komitmen dan kapabilitas sebagai bagian yang penting dalam proses pembelajaran suatu organisasi untuk meyakinkan apakah lingkungan pengendalian mendukung perbaikan yang terus menerus dan pada saat yang saman mencegah risiko atas ketidaktercapaian tujuan organisasi

Model Cadbury mempunyai empat komponen yang mempunyai terminology yang mirip model COSO (tanpa information dan communication). Model ini menekankan pada pengendalian keuangan (financial control) yang mirip dengan tujuan kedua dari COSO tentang kehandalan dari pelaporan keuangan. Namun dengan penjelasan yang lebih detail. Cadbury mendefinisikan internal financial control sebagai pengendalian internal yang disusun untuk meyakinkan adanya perlindungan asset dari pelepasan (disposal) yang tidak sah dan catatan akuntansi yang baik dan kehandalan informasi keuangan yang digunakan untuk bisnis atau publikasi.

Pada dasarnya semua model pengendalian intern meiliki keunggulan dan kelemahan tersendiri bagaimana penerapanya dalam lingkungan bisnis atau sektor publik. Setelah adanya peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Negara dan sistem akuntansi dan pengedalian internal pemerintah yang menjadi permasalahan model apa yang akan diterapkan pada pemerintahan Indonesia. Alangkah baiknya pemerintah menerapkan model COSO dan dilengakapi dengan model CoCo dan Cadbury dalam pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan Negara. Kerjasama pemerintah, wakil rakyat (DPR, DPRD) dan lembaga masyarakat lainya sangat dibutuhkan dalam memperbaiki sistem pengendalian intern temuan BPK. Pengawasan dari BPK dan BPKP dalam implementasi sistem pengelolaan dan pengendalian keuangan pemerintah demi terciptanya kesejahteraan dan pemerian pelayanan kepada masyarakat secara merata dan komprehensif  sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.

Sistem pengendalian internal pemerintah belum seluruhnya diperbaiki, kerjasama seluruh pihak pemerintah, wakil rakyat dan lembaga masyarakat untuk memperbaiki sistem dalam pengelolaan keuangan Negara. Sudah banyak ditemukan dalam organisasi sektor publik yang pengelolaan keuangannya dengan tidak memperkuat pengendalian internalnya dengan makin banyak terjadi penyelewengan dana anggaran demi kepentingan pribadi. Sistem pengendalian saat ini sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan asset negara. Pengelolaan keuangan negara dan Sistem pengedalian Internal sektor publik sudah diatur dalam perundang-undagan dan peraturan pemerintah, dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi belum diterapkan dengan baik.

 

DAFTAR PUSTAKA

APKASI, 2008. BPK ungkap 10 kelemahan Laporan Keuangan Pemerintah, Rabu, 25 Maret 2009.

Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. Sari Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta. Penerbit UUP STIM YKPN

Abdullah, 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Perlukah? Dan atau Mengapa?,  Artikel, 19 Oktober 2008

Boynton, Johnson Kell, 2002. Modern Auditing, edisi 7. Erlangga. Jakarta.

BPKP, 2008. Antara Krisis Global dan Sistem Pengendalian Intern. Warta Pengawasan Vol-XV/No4/Desember/2008

…………,2007. Kajian Lingkungan Pengendalian Dalam Sistem Pengendalian Internal
(LHT-877/LB/2007 Tanggal 14 Desember 2007)

Miftah, Erwin, 2009. Mencari Model Sistem Pengendalian Intern BPK dan Pemerintah. Pulbikasi BPK RI Jakarta.

Halim,2008. Auditing Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan. Edisi 4. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Herlambang, 2007. Paradigman Hukum dan Demokratisasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Artikel

Kompas.com. Menkeu Akui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Belum Optimal. Rubrik.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor publik. Yogyakarta : Penerbit Andi

Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Melalui Akuntansi Sektor Publik Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Vol 2. No. 1,  Mei 2006

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 59/PMK-05/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Fokusmedia. Bandung.

Putra.blogspot.com, Sistem Pengendalian Internal (SPI) Basic.

Rakyat Merdeka, 2009. Payah, Temuan BPK Miskin Tindak lanjut. Berita senin 6 April 2009

Sugiarto, Pengantar Akuntansi, Pusat Penerbitan Universitas Terbuka, Jakarta, 2002.

Wikipedia, 2008. Pengendalian Internal. 31 Oktober 2008

4 thoughts on “MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN YANG BAIK ; Menyikapi Hasil Temuan BPK atas Lemahnya Sistem Pengendalian Intern Sektor Publik

  1. Pingback: go to my website,free coupon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s